Sabtu, 23 Agustus 2014

"Negara Siaga Hancur"

Apakah layak di sebut simbol negara jika tak mewakili negara yg di simbolkan, Hubungan NKRI dengan luar negeri terbukti hanya membuat tanah Pertiwi NKRI semakin habis kekayaannya yg di untungkan hanya segelintir kelompok saja, kalo Indonesia di belah saja gimana?? Komunis dan minoritas presiden nya jokowi terus muslim presiden nya prabowo?? Komunis, muslim ktp dan minoritas presiden nya jokowi.. Dan muslim sejati presidennya prabowo..

PDIP terbukti gagal menyandang nama Demokrasi pada nama partai nya..!!! Bagaimana tidak dari era mbah harto, mbah habibie, mbah gusdur, mbok mega dan pak SBY dan kini era joko dodo ketum nya tetap Megawati. Partai PDIP pun jadi partai oposisi selama 10 tahun malah menciptakan record dunia sebagai partai oposan pertama yg menduduki puncak klasemen korupsi, demokrasi dalam PDIP msh dalam perjuangan belum demokrasi yg merdeka msh dlm jajahan fasisme megawati dan kader2 kolot dan titipan kaum kiri. Terbukti pula sebagai mantan presiden dan ketum partai yg mengaku sbg partai demokrasi, Megawati GAGAL berikan contoh baik bagi anak Bangsa. Dengan beradanya PDIP dalam puncak klasemen partai yg paling banyak korupsinya salah satu ke GAGAL an Megawati berpolitik dan berdemokrasi, Dengan tidak menghadiri undangan resmi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam acara peringatan Hari Kemerdekaan RI selama 10 tahun. Merupakan bukti nyata ke GAGAl an Megawati dalam memberikan contoh etika dan moral baik sebagai mantan presiden NKRI, Kepada segenap rakyat NKRI khususnya kepada pemuda-pemudi penerus bangsa. Dan sukses nya Megawati adalah memposisikan PDIP tidak sebagai partai terkorup dalam persepsi bawah sadar masyarakat. Dan Megawati pun sukses memutar balik persepsi bawah sadar masyarakat bahwa sebagai mantan presiden NKRI tidak menghadiri undangan, Kenegaraan sebagai tamu kehormatan dalam peringatan upacara hari kemerdekaan adalah hal wajar dan tidak melanggar standar etika dan moral. Dalam berkehidupan berbangsa sebagai orang yg pernah menduduki jabatan sebagai presiden NKRI Pertanyaan yg layak muncul "lalu standar etika dan moral seperti apa yg di jadikan acuan Megawati hingga melecehkan undangan kenegaraan"??. Bayangkan saja sebagai partai oposisi dan bukan sebagai partai penguasa saja PDIP mampu melakukan paling banyak aksi korupsi pada NKRI. Bayangkan itu saja PDIP bukan partai penguasa dan megawati bisa semau nya bersikap bagaimana saat ini ketika PDIP menjadi partai penguasa?? Saran jika ingin meredupkan pamor joko jangan panggil dan tulis nama dia dengan sebutan jokowi tapi panggil dengan sebutan joko dodo..!!!

Tidak ada komentar:

Posting Komentar